Penulis: Brayen Indrawan
YOGYAKARTA, EDUTIONALNEWS - Usai penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada Juli lalu, warga setempat masih menyayangkan kompensasi tak terpenuhi hingga kini.
Sebelumnya dikabarkan bahwa TPST Piyungan ditutup oleh warga setempat lantaran penumpukan sampah di TPST pada 24 Maret lalu. Warga kembali memblokade pintu masuk TPST pada 31 Juli sebagai bentuk protes kompensasi yang tidak ada kejelasan.
EdutionalNews yang menyambangi TPST Piyungan, Sabtu (16/11/2019) memang merasakan adanya perubahan akan perbaikan jalan dan dermaga. Terbukti dengan kurangnya jalan yang berlubang serta kurangnya penumpukan sampah berlebih.
Kendati demikian, tuntutan terkait kompensasi belum mendapat titik terang. Ketua RT 03 Kecamatan Piyungan, Mujiyem membenarkan hal ini. Ia menyampaikan harapan besarnya untuk pemerintah terkait kompensasi. “Ya dulu kan pernah demo minta kompensasi, ya itu tapi gabisa. Bentuknya ya misale uang lah, apa sembako lah atau apa gitu tiap satu tahun” jelas Mujiyem.
Ia juga menuturkan bahwa sumber penghasilan dari sawah dan mulung tidak dapat mencukupi hidup sehari-hari. Dengan adanya kompensasi cukup dapat meringankan untuk menyambung hidup keluarganya
Sukamti, salah satu warga setempat yang bekerja sebagai pemulung juga merasa demikian. Penghasilannya yang hanya diperoleh per minggu berkisar Rp200.000 cukup tertutupi bila kompensasi direalisasikan. “Kalo kompensasi dari pemerintah ada, membantu sekali e mas. sayangnya kan gatau gimana nih.” ujar Sukamti.
Sebelumnya dilansir dalam TribunJogja, Pengawas TPST Piyungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi DIY, Joko Riyanto menerangkan bahwa kompensasi yang dimaksud warga sekitar TPST Piyungan berbentuk tunai bukan dalam bentuk pembangunan. Pasalnya selama ini kompensasi yang diberikan dalam bentuk sistem bangunan, lewat desa.
